Wednesday, 23 February 2011 JAKARTA (SINDO) – Proses politik yang tidak transparan merupakan tantangan berat dalam pemberantasan korupsi. source:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/383575/
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, ketika partai-partai politik dalam proses pemilihan umum menggunakan kecurangan seperti politik uang atau manipulasi daftar pemilih, dari sana berawal rezim kekuasaan yang koruptif.“ Jika money politic tidak dapat dicegah, itu tanda lahir rezim kekuasaan yang korup,” katanya dalam diskusi “Korupsi yang Memiskinkan” di Jakarta kemarin. Karena itu, tegas Busyro, dibutuhkan paket Undang-Undang (UU) Politik yang tegas dan mampu mewujudkan proses politik yang transparan serta menghasilkan birokrasi parpol yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Busyro menyebutkan, sederet tantangan lainnya yang harus dihadapi KPK di antaranya munculnya perlawanan balik dari pihak-pihak yang antipati dengan gerakan pemberantasan korupsi. “Pengadilan umum belum memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilihat dari banyaknya vonis bebas. Begitupun dengan rendahnya komitmen antikorupsi di kalangan DPR,”ujarnya Ditanya mengenai pernyataan pimpinan DPR bahwa kewenangan KPK terlampau besar dan berencana merombaknya, Busyro menolak menanggapi.Dia menyatakan, pimpinan KPK hanya takut kepada Tuhan dan rakyat.“ Untuk sementara saya tidak menanggapi. Kami hanya takut pada Tuhan dan rakyat yang perlu dibela hak-hak hukumnya,” ujarnya.
Sementara itu, guru besar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra menyampaikan, meskipun tindak korupsi telah ditempatkan sebagai suatu kejahatan uang luar biasa,dalam proses penegakan hukumnya berubah menjadi penanganan yang biasa. “Bahkan penegakan hukum yang setengah hati,”katanya. Sebagai contoh,lanjutnya,pemberian remisi terhadap sejumlah koruptor seperti Ayin sehingga tidak ada lagi efek gentar bagi para koruptor. Karena itu, selain tetap menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, penegakan hukum pun harus sejalan dengan itu.
Menurutnya,penegakan hukum yang luar biasa dapat dirancang untuk dapat menyentuh semua pihak yang diindikasikan ikut menikmati aliran dana hasil korupsi. (pasti liberti)
